Published On:Thursday, June 7, 2012
Posted by PD
Nelayan Banten Dibekali Pengetahuan Hukum Dan Modal
Serang - Sedikitnya 50 nelayan Banten yang berasal dari Kabupaten/Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Lebak dan Pandeglang Kamis, (7/6/2012) mengikuti bimbingan teknis (bimtek) manajemen pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Hotel Abadi Kota Serang.Acara yang digelar DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten menghadirkan pembicara dari Polair Polda Banten tentang Perlindungan nelayan, Bank Jabar Banten tentang permodalan dan dari Untirta tentang manajemen sumber daya laut dan perikanan.Ketua Panitia Bimtek Frans Santoso mengatakan, luasnya laut Banten dari Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Sukabumi Jawa Barat hingga Kabupaten Tangerang yang berbatasan langsung dengan laut DKI Jakarta merupakan potensi besar yang harus dapat dikelola dengan baik oleh nelayan.Namun, hal itu belum dapat dimanfaatkan, karena nelayan kerap terkendala dengan persoalan biaya dan kenyamanan dalam berusaha di laut. “Nelayan Banten harus sejahtera, kuncinya kenyamanan dan keamanan di laut dan darat dan modal juga sangat penting,” katanya.Ketua DPD HNSI Banten Sabrawijaya dalam sambutanya mengatakan bahwa bimtek digelar dalam rangka membekali nelayan akan pengetahuan tentang hukum dan potensi permodalan yang ada.”Acara seperti ini mungkin tidak aneh bagi pemerintah, tetapi tidak bagi nelayan, karena ini yang pertama kali. Kami ingin keamanan nelayan dalam mencari nafkah di laut dapat ditingkatkan,” katanya.Karenanya menurut Sabra, dengan memberikan materi tentang perlindungan nelayan baik di darat maupun di laut, nelayan dapat memahami peraturan hukum tentang keamanan itu. “Aturan itu juga bukan dibuat oleh aparat keamanan, tetapi oleh Legislatif dan eksekutif,” ujarnya.Ia berharap, dengan saling memahami antara nelayan dengan aparat keamanan, dapat meminimalisir terjadinya tindakan pelanggaran hukum apalagi anarkisme. “Untuk itu, kami berharap, jika ada persoalan hukum yang berkaitan dengan aktivitas nelayan, cukup dikoordinasikan dengan kita,” katanya.Selain tentang keamanan, menurutnya, nelayan juga diberikan materi tentang manajemen permodalan nelayan, dengan harapan nelayan sebagai warga negara yang juga berhak mendapatkan bantuan modal dari perbankan dapat menikmati pinjaman tersebut untuk dijadikan modal usaha mereka.”Harus diakui bahwa tingkat kesejahteraan nelayan itu berada di bawah petani, nelayan berada di bawah garis kemiskinan. Kita ingin menghapus garis itu, sehingga tidak dijadikan alat pihak tertentu untuk kesejahteraanya dengan mengatasnamakan nelayan,” jelasnya.Kalaupun ada bantuan dari pemerintah menurutnya, ia berharap dapat dikelola dengan baik sebagai modal usaha yang berkelanjutan. “Kita tidak ingin sekarang diberikan, langsung habis. Bila perlu dijadikan sebagai jaminan di Bank Jabar untuk mendapatkan kredit buat nelayan,” katanya.(tim-one)