Beberapa hari ini mang Kasman selalu kedatangan saudara kembarnya, mang Kasmin. Berbeda dengan mang Kasman yang tinggal di kontrakan 3×4, tak punya kendaraan dan sering meminta dibelikan rokok, mang Kasmin hidup di rumah mewah. Cluster berisi hanya puluhan rumah. Mobilnya pun sudah dua dari merek ternama. Mang Kasmin memang PNS di provinsi sebelah.

“Ada apa mang? Tumben-tumbernnya saudara kembar mamang sering datang ke sini,” tanyaku.

“Ente nih kayak intel aja. Kok tahu sih si Kasmin sering ke sini,” kata mang Kasman.

“Bagaimana enggak tahu mang. Itu mobil avanza plat merahnya sering nangkring di sini,” ujarku.

“Iya tuh. Si Kasmin baru jadi kepala seksi, makanya dikasih mobil dinas,” kata mang Kasman santai.

“Kasi itu kan eselon IV ya mang?,” retorikaku.

“Iya. Aneh,” ucap mang Kasman datar.

“Kok aneh mang?,” aku malah jadi bingung.

“Iya aneh lah. Kalau lihat Permendagri No 7 tahun 2006 jatah kendaraan dinas buat eselon IV itu hanya motor maksimal 150 cc. Eh si Kasmin malah dapat mobil,” jawab mang Kasman acuh.

“Biarin saja mang. Kan saudara mamang sendiri. Emang mau apa mang Kasmin kemari?,” tanyaku ingin tahu maksud kedatangan mang Kasmin.

“Biasa minta tolong. Kasmin itu kan baru diangkat jadi Kasi Bina SD di provinsi sebelah. Terus dia dapat isu kalau di sini itu bikin anggaran kegiatan itu bagus-bagus dan ajaib,” kata mang Kasman.

“Idih sudah dikatakan bagus kok ditambahin ajaib,” kataku.

“Iya. Saking bagusnya tuh DPA, wartawan, LSM dan masyarakat sampai ora mudeng bacanya. Bagaimana masyarakat mau ikut berperan aktif mengawasi pembangunan. Ajaibnya? DPA-nya kok rentan di korupsi. Lalu jika ada pemeriksaan, polisi atau jaksa pasti kesulitan untuk membuktikan korupsi itu,” kata mang Kasman.

“Enggak ngerti mang,” kataku.

“Begini. Belanja uang rakyat itu atau belanja langsung kode rekening 5.2 di APBD itu ada 3 pos besar. Yaitu Belanja Pegawai kode rekening 5.2.1, Belanja Barang dan Jasa kode rekening 5.2.2 dan Belanja Modal kode rekening 5.2.3,” terang mang Kasman.

Belanja Pegawai berupa upah dan honor, baik untuk PNS mau pun Non PNS. Belanja Barang dan Jasa berupa belanja yang dihitung habis tahun itu, misal ATK, Kelengkapan Peserta Seminar, Transportasi, Akomodasi, Perjalanan Dinas, Sewa Gedung, Sewa Kendaraan dan lainnya. Sedangkan Belanja Modal berupa pengadaan barang atau Jasa yang dikerjakan pihak ketiga yang usia barangnya lebih dari setahun.

“Dalam belanja barang dan jasa ada juga pos belanja hibah. Belanja hibah ini bisa berupa barang seperti belanja modal. Tidak dimasukan ke dalam belanja modal, karena barang yang dibeli diberikan kepada pihak lain. Sehingga tidak menambah asset pemerintah yang mengeluarkan biaya belanjanya,” kata mang Kasman.

“Belum ngerti mang,” selaku.

“Ya belumlah, orang belum selesai menjelaskannya. Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, harus dikecualikan belanja hibah, pada akhir tahun sudah tidak ada lagi barangnya. Yang ada hanya bukti-bukti adminitrasi, seperti nota belanja, bukti penerimaan honor, tiket, kwitansi hotel dan lainnya. Jadi kalau belanja ini diperiksa, sulit membuktikan mana yang dibelanjakan, mana yang tidak. Toh bukti-bukti berupa kwitansi, nota atau pun tanda terima honor bisa dibuat asli tapi palsu alias aspal,” jelas mang Kasman.

Sementara belanja modal setelah akhir tahun, selain bukti administrasinya ada, barangnya juga masih terlihat. Sehingga mudah untuk diperiksa kebenarannya. Misalkan di nota tertulis beli komputer dengan spesifikasi A, maka barang yang diperiksa harus berspesifikasi A.

“Lain halnya dengan belanja barang, misalnya beli kertas 30 rim. Akhir tahun hanya ada nota belanja 30 rim kertas. Kertasnya sudah habis dipakai. Tau habis dipakai, tau memang tidak dibeli,” kata mang Kasman.

“Jadi mang Kasman menyarankan supaya mang Kasmin memperbesar belanja pegawai dan belanja barang dan jasa?,” tegasku.

“Iya bener. Sejak kapan ente pinter tong? Mamang sarankan ke si Kasmin supaya jangan mengikuti kata buku-buku manajemen atau ekonomi,” ujar mang Kasman.

“Memang kata buku-buku manajemen itu bagaimana mang?,” kataku.

“Kata buku-buku itu sih biaya pegawai dan belanja barang dan jasa harus ditekan serendah mungkin. Ya sekitar 5%-10% atau setinggi-tingginya 15% dari belanja modal. Kalau ingin gampang dikorupsinya dan bikin polisi atau jaksa kesulitan, ya tinggiin. Jika perlu hingga di atas 50%,” ucap mang Kasman.

“Memang aman mang,” tanyaku.

“Sepertinya begitu. Nih lihat,” kata mang Kasman menyodorkan resume DPA Kasi Bina SD Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011.

Belanja Pegawai

2009 Rp268,1 juta

2010 Rp668,2 juta

2011 Rp725,6 juta

Belanja Barang dan Jasa

2009 Rp1,6 miliar

2010 Rp3,6 miliar

2011 Rp3,39 miliar (diluar belanja hibah)

Belanja Modal

2009 Rp11,93 miliar

2010 Rp8,61 miliar

2011 Rp8,87 miliar (belanja hibah barang)

Presentasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Modal

2009 15,69%

2010 49,56%

2011 46,45%

“Lihat, ada kenaikan lebih dari dua kali lipat untuk belanja habis tahun ini. Atau sejak tahun 2010 ada anggaran rentan dikorupsi dan sulit dibuktikan polisi atau jaksa sekitar Rp4 miliaran. Anggap saja honor Rp1 juta hanya diberikan Rp750 ribu atau dikutip 25%, uang yang mungkin didapat sudah mencapai Rp1 miliar setahun. Itu dari satu kasie. Hitung saja sendiri,” ujar mang Kasman.

“Tapi kan belum tentu dikorupsi mang,” kataku.

“Lah yang bilang dikorupsi siapa? Mamang kan hanya bilang rentan dikorupsi. Bukan berarti sudah dikorupsi. Dan jika sudah dikorupsi pun, polisi atau jaksa sulit membuktikan. Selain itu harus diperhatikan kode rekening mana yang lebih aman untuk dikorupsi dan rekening mana yang tidak,” ucap mang Kasman.

“Loh apa bedanya mang, kan sama-sama belanja pegawai dan belanja barang dan jasa?,” tanyaku.

“Ya beda. Misalnya pos Honorarium PNS lebih baik ditekan serendah mungkin. Soalnya kutipan honor PNS kecil. Kegedean ngutipnya, bisa nyap-nyap di luar. Akhirnya muncul dah berita, si Kasmin motong honor TKS, honor Panitia, bla, bla, bla,” celoteh mang Kasman.

“Yang jangan diperbesar apa saja mang?,” ingin tahu naik.

“Belanja cetak dan penggandaan serta Belanja Pakaian. Dari sisa barang yang ada, pemeriksa masih bisa menghitung nilai sebenarnya,” ujar mang Kasman.

Belanja Perjalanan Dinas juga harus ditekan serendah mungkin. Alasanya sama seperti Honorarium PNS, kutipannya kecil. PNS yang tidak rela dikutip, bisa membocorkan ke media.

“Pos-pos yang aman dimana mang?,” tanyaku.

“Honorarium Non PNS, Belanja Bahan/Material, Transportasi dan Akomodasi, Sewa Mobil, dan Makanan dan Minuman,” katanya.

Lalu mang Kasman menyodorkan resume per kode rekening itu, sambil menekankan kata, “Ini belum tentu dikorupsi. Hanya saja jika mamang jadi Kasinya, mamang bisa kaya luar biasa tanpa perlu takut ditangkap polisi atau pun jaksa”.

“Untung mang Kasman hanya pengangguran profesional,” kataku sambil tertawa terbahak-bahak. (g)

DPA Bina SD Dinas Pendidikan Provinsi Banten TA 2009, 2010 dan 2011

2009 2010 2011

Honorarium PNS 122,5 juta 243,5 juta 175,4 juta

Honorarium Non PNS 145,6 juta 424,7 juta 550,2 juta

Belanja Bahan Pakai Habis 26,1 juta 57,9 juta 41,6 juta

Belanja Bahan/Material 59,4 juta 237,2 juta 205,5 juta

Belanja Jasa Kantor 591,1 juta 1,8 miliar 1,8 miliar

Belanja Cetak & Penggandaan 154,2 juta 488,2 juta 96,3 juta

Sewa Gedung 6,9 juta 30,9 juta 86 juta

Sewa Mobil 9,5 juta 129,7 juta 186,2 juta

Sewa Perlengkapan Kantor - 12,3 juta 46 juta

Makanan Minuman 306,1 juta 653,3 juta 584,1 juta

Pakaian Kerja 109,9 juta 30,9 juta 24,1 juta

Pakaian Khusus - 213,9 juta 144,9 juta

Perjalanan Dinas 319,8 juta 170,4 juta 79,3 juta

Hadiah dan Penghargaan 21,7 juta 69,5 juta 103 juta

Barang Dihibahkan - - 8,8 miliar

Belanja Modal 11,9 miliar 8,6 miliar
oleh :
Oetjoe Gabriel Jauhar

About the Author

By PD on 1:42 AM. Filed under Politik . Follow any responses to the RSS 2.0. Leave a response