Serang – Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tahun anggaran 2011 di Pemkot Cilegon, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp2,35 miliar. Kendati demikian, Opini LHP BPK terhadap laporan keuangan Pemkot Cilegon mengalami peningkatan dari disclaimer menjadi wajar dengan pengecualian (WDP).Indikasi kerugian daerah tersebut yakni kelebihan pembayaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Rp1,04 miliar, praktek pemahalan harga Rp218,05 juta, dan dana hibah yang tidak digunakan sesuai tujuan Rp1 miliar.

Selain itu, BPK juga menemukan denda yang belum dipungut Rp99,04 juta. Atas temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi agar Pemkot Cilegon memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dan menyetor ke kas daerah Rp2,35 miliar.Kepala BPK Perwakilan Banten I Nyoman Wara mengatakan, BPK masih menemukan berbagai permasalahan menyangkut pengelolaan keuangan tahun anggaran 2011 di Pemkot Cilegon, termasuk temuan tahun 2010 yang belum diselesaikan. “BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian,” kata Nyoman usai memberikan LHP dalam pertemuan tertutup dengan Walikota Cilegon Tb Imam Ariyadi beserta jajaran di Gedung BPK Perwakilan Banten, Kota Serang, Senin (18/6).Masalah tahun 2010 yang belum diselesaikan yakni, penempatan deposito pada BPRS Cilegon Mandiri Rp20 miliar yang tidak sesuai ketentuan, dan piutang pajak kepelabuhan dan piutang retribusi kepelabuhan yang tidak didukung dokumen lengkap Rp9,53 miliar. Kemudian terdapat kelemahan penatausahaan aset yakni sebanyak 501 unit belum dinilai, aset tetap berupa tanah Rp405,3 miliar dan Rp388,35 miliar belum divalidasi, serta aset tanah hasil pengadaan 2011 senilai Rp 9,06 yang tidak mengikuti prosedur.Menurut Nyoman, BPK masih menemukan masalah dalam aset Kubangsari, di Kecamatan Ciwandan, seperti pada LHP 2010. “Aset ini ada tanah dan bangunan, serta aset lainnya,” ujarnya.Kata dia, BPK sudah memberikan rekomendasi kepada Pemkot Cilegon. “Termasuk harus ada sanksi terhadap pejabat terkait,” ujarnya.Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi mengatakan, semua temuan BPK akan dianalisi secara menyeluruh. Meski demikian, kata dia, Pemkot Cilegon harus diapresiasi karena meningkatkan status dari disclaimer menjadi WDP. “Memang sejak 2006, temuan BPK tidak bisa ditindaklanjuti dalam hitungan bulan. Tentu masih ada beberapa rekomendasi yang harus kita selesaikan secara serius,” ujarnya.Terkait temuan yang masih banyak dan terindikasi kerugian daerah. Iman berkilah, temuan BPK adalah wajar karena pada opini wajar tanpa pengecualian (WTP), juga ditemuan masalah. “Jika mendapat WTP bukan tanpa temuan, pasti ada temuan yang perlu ditindaklanjuti,” terangnya.(MB-Tim-one)

About the Author

By PD on 8:33 AM. Filed under Pemerintahan , Politik , Serang . Follow any responses to the RSS 2.0. Leave a response