JAKARTA: Pertandingan final Piala Eropa 2012 yang akan digelar Senin dini hari (2/7) kembali mempertemukan dua tim yang pernah berlaga dalam satu grup, yakni Italia versus Spanyol yang sebelumnya bentrok di grup C dengan seri 1-1.

Tangerang- Penerapan kerjasama jaminan kesehatan terhadap 28 Rumah Sakit (RS) , seperti - RS Fatmawati dan RSCM dianggap tidak berjalan maksimal. Pasalnya, pelayanan RS terhadap warga Kota Tangerang yang mempergunakan program jaminan kesehatan gratis tersebut masih mendapat penolakan dan terbatas.Saeroji, Anggota Komisi III DPRD Kota Tangerang mengatakan, bahwa dari 28 RS yang melakukan kerjasama dengan Pemkot Tangerang, paling banyak hanya 7 pasien yang dicover oleh setiap rumah sakitnya. “Dalam sebulan satu rumah sakit paling hanya menerima 7 pasien,” ujar Saeroji.Menurut dia, banyaknya penolakan ini diindikasikan karena kecilnya prosentase yang dibayarkan Pemkot Tangerang kepada rumah sakit, yang hanya 25 persen dari pasien normal.”Padahal anggaran yang kita gelontorkan untuk pelayanan jaminan kesehatan gratis pada APBD 2012 ini mencapai Rp 50 miliar,” papar Saeroji dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Terkait tidak maksimalnya pelayanan jaminan kesehatan gratis oleh Pemkot Tangerang, Wakil Wali Kota Tangerang Arief R Wismanyah mengaku pihaknya akan melakukan evaluasi.”Yang jelas Pemkot akan mencari tahu penyebab banyaknya penolakan terhadap pasien dengan jaminan. Karena berdasarkan arahan wali kota, kami akan melakukan evaluasi. Nantinya, kami akan mencarikan solusi agar tidak lagi terjadi penolakan terhadap pasien dengan jaminan. Secepatnya kami akan agendakan pendataan,” tutur Arief.(tim-one)

Tangerang-Peluang bakal calon (Balon) dari jalur independen (perseorangan) untuk maju di Pemulikada Kota Tangerang 2013 digambarkan sangat kecil. Penyebabnya, tidak gampang bagi seorang kandidat mengumpulkan dukungan dengan jumlah penduduk kota berakhlakul karimah ini yang begitu besar.“Tidak mudah untuk masuk lewat jalur perseorangan di Kota Tangerang, syarat yang harus dipenuhi berat sekali,” ungkap Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies, Mulyana W Kusumah.Ia mencontohkan, jika penduduk Kota Tangerang 1,5 juta jiwa, maka seorang Balon independen harus mengumpulkan setidaknya 60 ribu dukungan atau sekitar 4 persen dari total jumlah penduduk.“Sekitar 60 ribu dukungan harus dikumpulkan dan itu bukan hal yang mudah. Dan dukungan ini harus dibuktikan melalui verifikasi,” tukasnya.Selain soal dukungan, Mulyana mengatakan, tantangan lain yang harus dihadapi calon independen yaitu, harus mampu membuat ‘mesin’ politiknya sendiri.“Calon independen harus membuat mesin politik sendiri, kemudian tentu saja soal sumber daya yang memang harus relatif lebih besar,” kata Mulyana.Sementara itu, dari sisi peluang kemenangan Balon independen pada Pemilukada Kota Tangerang nanti, Mulyana tidak memberikan penilaiannya secara langsung. Ia hanya mengatakan, hingga saat ini hanya ada kurang dari lima calon independen yang mampu memenangkan Pemilukada di Indonesia.Dalam kesempatan itu, Mulyana menyebutkan, ada lima kriteria yang harus dipenuhi Balon Walikota Tangerang yakni, memenuhi standar kompetensi teknokratik dan birokratik. Kedua, memiliki kemampuan komunikasi politik dan kebijakan publik dan ketiga mendapat legitimasi politik, dalam arti mendapat dukungan maksimal dari pusat kekuatan politik.“Legitimasi ini penting, mengingat semakin rendahnya legitimasi politik, maka potensi efektivitas pemerintahan dapat berkurang,” imbuhnya.Keempat, wali kota Tangerang periode nanti juga harus memiliki rekam jejak yang menunjukkan kemampuan sebagai pemecah masalah dan pemersatu dalam organisasi sehingga dapat menguatkan masyarakat.Kriteria kelima adalah harus memahami dan mampu memberikan arah serta mengambil keputusan untuk mengatasi masalah utama di Kota Tangerang.(tim-one)

“Anggaran telah terserap dengan baik dan semua ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang,” terang Wali Kota Tangerang H Wahidin Halim pada Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Walikota Tangerang Tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011, Kamis (21/06).Wahidin mengatakan, realisasi belanja pada tahun 2012 meningkat dari tahun 2010 sebesar Rp. 239.940.120.820 atau sebesar 17,19%. Dimana dalam realisasi belanja operasi dan belanja modal, didalamnya terdapat pelaksanaan program dan kegiatan sebanyak 223 program untuk melaksanakan 26 urusan wajib dan 6 urusan pilihan, dengan nilai realisasi 81,98%.“Atas upaya dalam pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah selama anggaran 2011, Pemkot Tangerang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 481.618.628.594,” ungkapnya.Laporan keuangan Tahun 2011 telah diaudit oleh BPK-RI dan Pemkot Tangerang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) untuk kelima kalinya secara berturut-turut. “Opini WTP ini merupakan apresiasi tertinggi dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah yang baik,” tambah Wahidin.Menurut Wahidin, meskipun Pemkot Tangerang telah mendapatkan opini WTP yang kelima kalinya, namun hal itu tidak membuat semua berpuas diri, akan tetapi menjadi pemacu dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang, sehingga opini WTP akan senantiasa melekat pada Pemkot Tangerang.

Serang - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD Banten tahun 2011 terkait dana hibah mulai dikaji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena dikabarkan, BPK telah menyerahkan data LHP BPK tersebut kepada KPK.Demikian terungkap dalam Diskusi yang digelar Forum Diskusi Wartawan Harian (FDWH) Banten dengan tema “pasca BPK datanglah KPK” di Kebon Kubil Kota Serang Selasa, (19/6/2012).Hadir sebagai pembicara selain ICW, akademisi Untirta Dahnil Anzar, Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin dan Kepala Inspektorat Bante Jaka Suseno. “KPK dimana? Terakhir ngobrol dengan Pa Busro (Busro Muqoddas, Pimpinan KPK.red), KPK sudah meminta audit hibah dan bansos yang dimintai investigasi BPK, sepertinya sejak minggu kemarin KPK sudah minta ke BPK Banten. Mudah-mudahan minggu ini masuk proses kajian,” ungkap Wakil Koordinator ICW Ade Irawan.Menurutnya, KPK sebenarnya tinggal menunggu hasil audit BPK untuk mengetahui berapa kerugian daerah dari dana hibah tersebut. “Ketika kami lapor ke KPK, saat itu (Pilgub Banten) mereka belum mau bergerak, karena khawatir dipolitisir,” ujarnya.Lantas siapa yang bertanggungjawab? menurut Ade, di beberapa daerah dengan kasus serupa, ada kepala daerahnya yang terbawa, tetapi ada pula yang hanya SKPD terkait yang terbawa.”Untuk Banten tidak tahu siapa yang terbawa. Tergantung tekanan temen-teman, bukan icw. Keyakinan kami, semestinya bukanya hanya lembaga teknis yang mengeluarkan saja, tetapi juga orang yang mengeluarkan kebijakan atau keputusan atas hibah itu,” jelasnya.Ia mengaku tidak kaget dengan temuan BPK tersebut, karena sebelumnya pihaknya juga sudah menginvestigasi penerima hibah dan menemukan banyak kejanggalan. “Orang yang tidak punya kemampuan investigasipun pasti bisa menemukan kejanggalan hibah itu. Betapa mudahnya APBD di bobol bukan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.Berdasarkan temuannya, terdapat dua motif yang dilakukan, pertama menggunakan lembaga fiktif dan kedua pihak penerima menerima hibah tidak sesuai dengan pagu yang ditetapkan. “Ada info dari ulama yang mempunyai pesantren, katanya lembaganya menjadi penerima hibah, tetapi ia mengaku tidak mengetahuinya. “Betapa beratnya korupsi di banten kiaipun di bohongi, yang korupsi super nekat,” ujarnya.Dahnil Anzar mengatakan, selama ini penangan korupsi lebih pada sektor belanja, padahal pada sektor pendapatan juga tidak kalah besarnya korupsi yang terjadi. “Potensi korupsi yg besar dan sulit diidentifikasi itu pendapatan. Pengawasannya lemah, jaksa dan polisi lebih mengawasi belanja padahal pendapatab krusial. DPKAD main disitu,” ungkapnya.Pada LHP BPK 2011 menurutnya, temuan di DPKAD paling disoroti BPK, karena tidak kuatnya pengendalian intern. Padahal kunci untuk memperoleh predikat WTP dan WDP itu terdapat pada pengendalian intern. “Pengendalian intern berkorelasi dengan tradisi kepemimpinan, kalau komitmen kepala daerahnya kuat, maka akan rapih, temuan kemahalan harga dan lainnya akan sulit ditemukan kalau kepala daerahnya transparan dan berkualitas,” katanya.Temuan hibah menurutnya menjadi bukti bahwa apa yang disuarakan berbagai pihak selama ini adalah benar. “Aparat hukum harus tindaklanjuti secara hukum,” tegasnya.Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin mengatakan bahwa pihaknya sudah memerintahkan semua komisi di DPRD Banten untuk memanggil SKPD yang menjadi temuan BPK. Berdasarkan hasil sementara menurutnya 85 persen temuan tersebut sudah ditindaklanjuti.Ditanya kemungkinan pihaknya meminta audit investigasi kepada BPK, Aeng hanya menjawab secara diplomasi. “Tergantung hasil pembahasan komisi,” ujarnya singkat.Jaka suseno mengakui bahwa masih terdapat kelemahan sistem pengendalian, sebagaimana diungkap BPK dalam LHP-nya. “Memang disini ada kelemahan sistem pengendalian. Ada beberapa kebijakan peraturan yang harus di revisi. Di perubahan akan disempurnakan dan disesuaikan dengan aturan yang baru,” katanya.Pada kesempatan itu, Jaka juga mengklarifikasi jumlah temuan BPK terkait dana hibah. Menurutnya jumlah Rp68 miliar dana hibah itu termasuk Rp16 miliar dana hibah kepada Panwaslu yang belum diaudit BPK. “Jadi jumlah temuan hibah sebenarnya setelah dikoreksi hibah Panwas, Rp68 miliar dikurangi Rp16 miliar,” akunya.(tim-one-mb)

Serang – Lima kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masuk dalam penggodokan internal partai, tiga kader diantaranya menolak untuk dicalonkan menjadi Walokota Serang pada 2013 mendatang. Tiga kader PKS itu, mantan Menteri Pertanian Anton Apriantono, Anggota DPR RI Zulkieflimansyah dan Fungsionaris DPP PKS, KH Sudarman Ibnu Murtadlo.Kendati demikian, PKS masih terus melakukan penggodokan terhadap dua kader lainya yaitu Ketua DPD PKS Kabupaten Serang Najib Hamas dan Pengurus DPP PKS Yayat Suhartono. Jika keduanya kembali menolak, kemungkinan besar PKS memberikan dukungan politiknya kepada calon lain.Ketua DPD PKS Kota Serang, Nana Mulyana mengatakan, lima nama yang muncul itu berdasarkan aspirasi kader di DPD PKS Kota Serang. Namun saat melakukan penggodokan, dari kelima kader tersebut ada yang sudah secara lisan tidak siap untuk dicalonkan. “Pak Anton sedang konsen dalam mengurusi pertanian, sebagai besiknya, Zulkiflimansyah sedang asik dengan komisinya, yakni dalam masalah ekonomi, dan Sudarman juga mempunyai alasan lain, sehingga tidak bisa menerima tawaran partai. Yang masih tersisa dua kader lagi, yaitu Najib Hamas, dan Yayat Suhartono,” kata Nana, Selasa (19/6/2012) Sekretaris DPD PKS Kota Serang, Hidayatulloh mengaku, pengurus dan beberapa kader partai sudah melakukan pendekatan kepada sejumlah tokoh Kota Serang dan Banten, yang dinilai bisa diterima oleh masyarakat. PKS menurutnya, terbuka bagi tokoh dari luar partai untuk diusung pada Pilkada mendatang. “Kemungkinan akan mengusung calon dari luar kader sangat terbuka bagi PKS. Selama aspirasi datangnya dari kader, dan prosesnya sesuai mekanisme partai, itu tidak jadi masalah bagi PKS,” tuturnya. Ia menambahkan, selain mendekati beberapa tokoh, PKS sudah melakukan komunikasi dengan beberapa partai politik, diantaranya Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun komunikasi yang dibangun belum mengarah kepada sebuah koalisi. PKS juga tidak akan memaksakan untuk menjadi nomor satu, mengingat di Kota Serang, kader yang duduk di legislatif, hanya tiga orang. “Dalam waktu yang tidak lama, PKS Kota Serang akan secepatnya memunculkan nama yang akan diusung pada Pilkada mendatang,” tambahnya.Meski diakui tidak mengusung kader sendiri itu merupakan langkah mundur, namun menurut Nana pihaknya ingin memberikan pilihan alternatif lain kepada masyarakat Kota Serang, selain incumbent yang akan diusung banyak partai.”Pilkada merupakan momen dan media pembelajaran politik bagi masyarakat, untuk itu, Pilkada diharapkan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan pemimpinnya. PKS akan memberikan alternatif calon pemimpin tersebut bagi masyarakat. Jika tidak mengusung, bagi kami itu sebuah kemunduran,” kata Nana.Menurutnya, memberikan altrnatif pilihan pemimpin bagi masyarakat adalah tugas partai politik. Masyarakat harus tercerdasakan bahwa potensi pemimpin bukan hanya incumbent, tapi masih ada tokoh-tokoh lainnya yang dinilai mampu, mempunyai integritas, dan kapabilitas untuk memimpin Kota Serang. Jika masyarakat hanya diberikan satu laternatif, dan mau tidak mau harus memilih calon pemimpin tersebut, itu merupakan kemunduran bagi sebuah demokrasi. “Jika warga puas dengan kinerja incumbent selama ini itu pilihan masyarakat. Tapi, bagi partai harus tetap memberikan banyak pilihan bagi masyarakat,” ujarnya. (MB-Tim-one)

CILEGON-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih gencar melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi untuk tersangka mantan Walikota Cilegon Tb Aat Syafa’at dalam perkara pembangunan tiang pancang Dermaga Pelabuhan Kubangsari, Ciwandan. Kemarin (18/6), giliran mantan ajudan Aat, Rizki Budi Mustika, yang diperiksa penyidik KPK. Budi menjalani pemeriksaan sekira pukul 10.00 WIB. Budi menjadi ajudan Aat pada periode 2006-2010.Selain mantan ajudan Aat, dua saksi lain yakni bendahara PT Bakaraya Utama, subkontraktor pemenang tender PT Galih Medan Perkasa yakni Nana Sutrisna, dan pihak rekanan dari PT Mangku Putra Ahmad Yusuf diagendakan menjalani pemeriksaan. Namun kedua saksi ini mangkir dari panggilan lembaga superbodi tersebut tanpa alasan yang jelas.Juru bicara KPK Johan Budi Silalahi mengatakan, hingga pukul 15.00 WIB kemarin, dua saksi atas nama Nana dan Yusuf tidak hadir tanpa alasan. “Dua saksi mangkir. Untuk Budi diperiksa sejak pukul 10.00,” ujar Budi yang diubungi Radar Banten melalui telepon seluler, Senin (18/6).Sejauh ini, kata Johan, masih mengagendakan pe­meriksaan saksi-saksi untuk Aat. Namun apakah akan meminta keterangan Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi, Johan mengatakan, belum mengetahui. “Kalau soal itu saya tidak tahu,” jelasnya.KPK, tambah Johan, belum lagi mengagendakan pemeriksaan Aat lantaran pertimbangan kondisi kesehatan. “Kondisinya masih belum pulih kok,” jelasnya.Kuasa hukum Aat, Maqdir Ismail yang dikonfir­masi mengatakan bahwa kondisi kliennya tidak stabil. “Kadang terlihat sehat tapi sewaktu-waktu kondisinya ngedrop,” katanya.Hingga kini, ujarnya, Aat masih menunggu untuk menjalani operasi lanjutan terkait penyakit penyempitan pembuluh jantung. Operasi akan dilakukan jika tim dokter dari Rumah Sakit (RS) Harapan Kita sudah siap. “Sekarang masih menunggu kesiapan dokter dan kesiapan Pak Aat,” ungkapnya.Diketahui bahwa pembangunan tiang pancang Dermaga Pelabuhan Kubangsari dilakukan pada 2010 dengan alokasi anggaran senilai Rp 50 miliar. Pemkot Cilegon melalui APBD 2010 me­ng­alokasikan Rp 30 miliar pada pembangunan tahap pertama. Tambahan anggaran kembali di­kucurkan pada APBD Perubahan senilai Rp 20 miliar untuk pengerjaan tahap kedua. Pembangunan dikerjakan oleh PT Galih Medan Perkasa (GMP) sebagai pemenang tender. PT GMP dinyatakan sebagai pemenang tender karena mendapat nilai tertinggi dalam evaluasi administrasi dan teknis terhadap 240 peserta lelang pembangunan Pelabuhan Kubangsari yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). PT GMP memiliki pengalaman membangun Dermaga III Pelabuhan Merak pada 2003. (Radar Banten)

JAKARTA KB : Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, telah mengisyaratkan akan mengganti seorang komisaris BUMN yang tidak juga mau melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Informasi dari sumber di Kementerian BUMN, orang tersebut adalah Farid Haryanto, Komisaris PT Pos Indonesia. “Pak Dahlan telah mengontak deputinya untuk mengurus pergantian komisaris tersebut dalam waktu 1-2 hari ini,” katanya di Jakarta, Selasa (19/0612).Sebelumnya, Dahlan menyatakan KPK telah meminta pejabat tersebut segera menyerahkan kaporan LHKPN, namun yang bersangkutan menolak.Ia menambahkan, pejabat itu memilih mengundurkan diri jika dipaksa melaporkan harta kekayaannya. “Tapi, anehnya sampai hari ini nggak mundur-mundur juga,” ujarnya…(tim-one)

KOTA SERANG – Untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan proses rekam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau disingkat e-KTP di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mengeluarkan rekomendasi untuk tiga daerah yang sudah melaksanakan perekaman program e-KTP agar meminjamkan alat rekam data pembuatan e-KTP guna membantu lima daerah lain di Provinsi Banten yang sedang melaksanakan proses e-KTP. Rekomendasi itu dikeluarkan agar program e-KTP di Provinsi Banten dapat rampung di tahun 2012 ini.Demikian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten-H.Muhadi memberikan pernyataan usai memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang diselenggarakan di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang, Kamis (14/6).Dasar rekomendasi itu adalah untuk membantu percepatan pembuatan e-KTP di lima daerah yang sedang melaksanakan program e-KTP. Kelima daeah itu meliputi Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang.“Karena di setiap kecamatan itu terdapat dua alat rekam data e-KTP, kita tidak akan meminta dipinjamkan semua. Tapi kita akan meminjam setiap kecamatan hanya satu alat saja” kata Sekda.Peminjaman alat rekam e-KTP ini merupakan instruksi langsung dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka optimalisasi program e-KTP se-Indonesia periode tahun 2012. Namun, pelaksanaan peminjaman alat tersebut harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur.“Agar perekaman e-KTP terlaksana sesuai target, maka baru saja saya telah menandatangani surat rekomendasinya agar kabupaten/kota yang telah selesai melakukan perekaman diminta untuk meminjamkan alatnya kepada yang belum” tambahnya.Penambahan alat rekam data e-KTP ini akan membantu kabupaten/kota yang belum mendapatkan peralatan, apalagi saat ini masih ada empat kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang sama sekali belum mendapatkan perangkat alat rekam data e-KTP tersebut.“Peminjaman alat itu akan kita prioritaskan kepada empat kecamatan tersebut sehingga proses perekaman e-KTP bisa selesai sesuai batas waktu yang diberikan hingga awal 2013 mendatang” terang Sekda.Kembali dijelaskan Sekda, hingga saat ini proses pembuatan e-KTP di Provinsi Banten cukup bagus dan sejauh ini juga mengalami kendala yang begitu besar. Bahkan, khusus di Kabupaten Lebak mengalami krisis listrik akibat daya listriknya mengalami ketidakstabilan dan ini sudah diatasi oleh pemerintah setempat dengan menyediakan genset sementara.“Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengatasinya dengan menyiapkan genset yang diutamakan bagi kecamatan yang voltage-nya naik turun” katanya.Sementara itu, keterangan dari Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten-Anwar Sulaeman menambahkan, rencananya Pemprov Banten meminjamkan alat rekam data pembuatan e-KTP itu telah teralokasi sebanyak 49 unit untuk masing-masing di Kabupaten Serang sebanyak 28 unit, di Kota Tangerang 13 unit, dan Kota Cilegon 8 unit.“Untuk progres perekaman e-KTP di 5 kabupaten/kota yaitu Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang saat ini sudah mencapai 27 persen” katanya.Untuk gelombang pertama perekaman e-KTP di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang realisasinya sudah mencapai 87,93 persen. Jumlah tersebut sudah dinyatakan memenuhi target. Tugas selanjutnya dari tiga daerah itu akan dilakukan penelusuran untuk mengantisipasi kekhawatiran warga yang belum terdata.“Masyarakat masih diberikan kesempatan untuk melakukan perekaman e-KTP, kendati tiga daerah itu sudah selesai. Bagaimana pun, terkait jumlah penduduk, jumlahnya harus terus diperbaharui. Jumlah wajib KTP di Banten pun itu berdasarkan kontrak konsorsium bersama Kementrian Dalam Negeri. Bisa saja jumlah wajib KTP akan bertambah atau bisa juga akan berkurang” jelasnya. sumber : Humas Prov.Banten

KOTA SERANG – Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Banten memberikan bantuan pendidikan bagi putra/putri anggota KORPRI bagi mereka yang masih Golongan I dan II. Bantuan diserahkan secara simbolis langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banten-H.Muhadi yang bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) memperingati Hari Kesadaran Nasional tingkat Provinsi Banten tahun 2012 di Lapangan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kec.Curug, Kota Serang, Senin (18/6).Bantuan diberikan kepada siswa/siswi tingkat SD sebanyak 75 orang dengan jumlah bantuan senilai Rp.37.500.000, tingkat SMP sebanyak 29 orang dengan jumlah bantuan senilai Rp.18.850.000, tingkat SMA sebanyak 19 orang dengan jumlah bantuan senilai Rp.14.250.000, sedangan untuk tingkat Perguruan Tingggi sebanyak 4 orang dengan jumlah bantuan senilai Rp.5.000.000. “Sehingga total jumlah bantuan yang diberikan pendidikan bagi putra/putri anggota KORPRI senilai Rp.75.600.000” ucap Sekda.Pada kesempatan tersebut Sekda memberikan penekanan kepada para peserta upacara bahwa upacara yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan hendaknya tidak hanya sebatas dijadikan sebuah rutinitas, melainkan harus mampu membangkitkan semangat dan kedisiplinan kita sebagai aparatur pemerintah, secara kuantitas maupun kualitas sebagai tolak ukur kinerja yang baik.“Bagi mereka yang telah mengikuti upcara seperti ini berarti mereka telah mengindahkan aturan. Mengindahkan aturan akan membentuk budaya disiplin. Budaya disiplin akan membentuk kualitas kerja sehingga para aparatur mampu mencapai target tolok ukur kinerja yang baik, bermental tangguh dan profesional” tegas SekdaPada kesempatan tesebut Sekda memperkenalkan pakaian seragam KORPRI yang baru. Hal ini semata-mata telah keluarnya Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor SE-08/KU/XII/2011 tentang Penggunaan Baju Seragam Batik KORPRI. Untuk itu Sekda menghimbau kepada Kepala SKPD untuk segera menindaklajuti Surat Edaran tersebut kepada seluruh jajarannya, termasuk menyiapkan pengadaan bahan seragam batik KORPRI yang pada kesempatan tersebut Sekda menyarankan agar dapat difasilitasi melalui Koperasi KORPRI Banten.Dalam amanat berikutnya, Sekda mengingatkan seluruh aparatur untuk juga fokus pada target pengendalian pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD terutama yang menggunakan APBD Banten yang sebentar lagi akan segera memasuki triwulan III. “Para Kepala SKPD diharapkan terus memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di SKPD masing-masing dengan baik dan terkoordinasi. Setiap masalah dan kendala yang muncul harus dapat diantisipasi sejak awal dan sekaligus mampu diatasi dengan baik. Dengan demikian diharapkan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat diselesaikan tepat waktu serta mencapai hasil sesuai yang direncanakan” ujar Sekda.(hms-Tim-one)

Lebak- Produk aneka kerajinan masyarakat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, ditampilkan pada penyelenggaraan “Jakarta Fair” 14 Juni sampai dengan 15 Juli 2012.”Kita setiap pameran ‘Jakarta Fair’ selalu ikut menampilkan kerajinan masyarakat Suku Baduy untuk mencintai produk dalam negeri,” kata Kepala Bagian Produksi Daerah dan Ketahanan Pangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lebak, Mira Indayani di Rangkasbitung, Kamis.Ia mengatakan, produk kerajinan masyarakat Baduy memiliki daya tarik sendiri, karena bahan-bahan bakunya alami yang ada di sekitar kawasan hutan ulayat adat.Bahkan, kata dia, pengunjung produk Baduy dijadikan sebagai kenang-kenangan dan cindera mata.”Pengalaman tahun-tahun lalu stand pameran kita setiap hari dipadati pengunjung dengan membeli produk-produk Baduy itu,” katanya.Mira menyebutkan, sebagian besar produk kerajinan Baduy yang dicintai pengunjung antara lain selendang, kain tenun, ikat kepala, golok dan tas koja, aneka pernak-pernik yang terbuat dari pepohonan.

SERANG, (KB).-Pembangunan Masjid Terapung Banten (MTB), diluncurkan secara resmi di Hotel Le Dian, Rabu (6/6) malam. Peluncuran dilakukan Bupati Serang, HA Taufik Nuriman yang juga selaku Ketua Panitia Pembangunan MTB.

Taufik dalam sambutannya menyampaikan, "soft lounching" pembangunan MTB ini dimulai dengan penggalangan dana. "Saya secara pribadi siap membantu dari kocek pribadi senilai Rp150 juta. Bahkan, kami sekeluarga bisa menyumbang sekitar Rp250 juta," kata Taufik di hadapan tokoh masyarakat, ulama, pimpinan media massa, dan wartawan.
Ia juga menegaskan, dirinya tak mengambil keuntungan dari pembangunan MTB. "Perlu saya sampaikan sebagai pribadi maupun bupati saya tidak mungkin mencari keuntungan dari pembangunan MTB. Ini justru menjadi ladang ibadah," ungkapnya.
Ia menyampaikan, MTB itu dapat menjadi icon baru Banten dan khususnya Kabupaten Serang. MTB bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat kegiatan Islam (Islamic Center) dan juga menjadi objek wisata religi.
"Kami menyadari biaya untuk mewujudkan MTB besar," katanya.
Ia juga menyampaikan, pembangunan MTB tidak mengabaikan pembangunan lain. "Terkait pertanyaan masyarakat mengapa dana yang besar tidak digunakan untuk perbaikan jalan, pendidikan, anak-anak yang telantar, dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, percayalah sama sekali tidak mengabaikan permasalahan sosial. Pemkab tidak mengabaikan hal itu. Sebagai bukti, tahun ini akan dilakukan perbaikan 110 ruas jalan, gratis pengobatan puskesmas sejak 2007, gratis perawatan kelas III di RSUD," ujarnya.
Taufik mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kebersamaan dalam pembangunan MTB tersebut. "Ada perbedaan pendapat tidak masalah. Akan tetapi, mari bersama-sama kita dukung untuk pembangunan MTB ini," katanya.
Taufik menyampaikan, setelah soft lounching ini, tahap selanjutnya grand lounching yang direncanakan 20 Juni 2012. Ia optimistis pembangunan MTB akan dimulai pada 2013.
Berbagai pihak
Sekretaris Panitia Pembangunan MTB, Rifat memaparkan, MTB direncanakan akan dibangun di atas lahan seluar 4,5 hektare di Kampung Paku Desa/Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Di dalamnya meliputi wisma, perpustakaan, gedung untuk pertemuan dan kajian Islami, kantin, taman, dua menara kembar hingga dermaga.
Ia mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp70 miliar di luar anggaran pembebasan lahan.
Ketua Bidang Pendanaan, Helldy Agustian menyadari, pembangunan MTB membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Termasuk dalam hal publikasi dan sosialisasi yang efektif dan masif.
'Kami mohon keterlibatan media tidak hanya pada penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga dalam hal penggalangan dana," ungkapnya.
Ia menyampaikan penggalangan dana disampaikan melalui rekening Yayasan Al-Bahru Banten di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor 1630076767675 atau di Bank Muamalat Cabang BSD dengan nomor 0001752593 .
Penggalangan dana, katanya, akan bersumber dari empat pihak yakni swasta, bantuan luar negeri, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pusat.
Seusai "soft launching" dilanjutkan dengan dialog untuk menampung masukan dan saran. (H-32)***

Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany melepas 238 orang atletnya untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) VI dan Pekan Olahraga Pelajar Paralympic Daerah (Peppada) IV Tingkat Provinsi Banten 2012, Jumat (15/6).Dalam kesempatan itu, Airin mengharapkan para atlet yang dikirimkan untuk mewakili Kota Tangsel dapat mempersembahkan prestasi terbaik bagi Kota Tangerang Selatan. Sebab ajang kompetisi ini dapat menjadi momentum tepat bagi para atlet yang akan mewakili Kota Tangsel mengukir prestasi baik di tingkat lokal maupun nasional.“Tunjukkan semangat bertanding untuk mampu meraih medali terbaik agar dapat membawa nama baik Kota Tangerang Selatan,” papar Airin.Dalam Popda dan Poppada Provinsi Banten ini, Tangsel sendiri menjadi tuan rumah. Setidaknya Pemkot Tangsel sudah menyiapkan 12 lokasi pertandingan antara lain kolam renang Bukit Indah Golf BSD, MAN Insan Cendikia, lapangan tenis taman jajan sektor 1 BSD, Bina Nusantara, SD/SMP/SMA Pembangunan Jaya, Ora Et Labora, Arhanudri, Kavaleri. Hanya satu tempat pertandingan yang berada di luar Tangsel yakni lapangan Benteng Kota Tangerang.