Tangerang- Penerapan kerjasama jaminan kesehatan terhadap 28 Rumah Sakit (RS) , seperti - RS Fatmawati dan RSCM dianggap tidak berjalan maksimal. Pasalnya, pelayanan RS terhadap warga Kota Tangerang yang mempergunakan program jaminan kesehatan gratis tersebut masih mendapat penolakan dan terbatas.Saeroji, Anggota Komisi III DPRD Kota Tangerang mengatakan, bahwa dari 28 RS yang melakukan kerjasama dengan Pemkot Tangerang, paling banyak hanya 7 pasien yang dicover oleh setiap rumah sakitnya. “Dalam sebulan satu rumah sakit paling hanya menerima 7 pasien,” ujar Saeroji.Menurut dia, banyaknya penolakan ini diindikasikan karena kecilnya prosentase yang dibayarkan Pemkot Tangerang kepada rumah sakit, yang hanya 25 persen dari pasien normal.”Padahal anggaran yang kita gelontorkan untuk pelayanan jaminan kesehatan gratis pada APBD 2012 ini mencapai Rp 50 miliar,” papar Saeroji dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Terkait tidak maksimalnya pelayanan jaminan kesehatan gratis oleh Pemkot Tangerang, Wakil Wali Kota Tangerang Arief R Wismanyah mengaku pihaknya akan melakukan evaluasi.”Yang jelas Pemkot akan mencari tahu penyebab banyaknya penolakan terhadap pasien dengan jaminan. Karena berdasarkan arahan wali kota, kami akan melakukan evaluasi. Nantinya, kami akan mencarikan solusi agar tidak lagi terjadi penolakan terhadap pasien dengan jaminan. Secepatnya kami akan agendakan pendataan,” tutur Arief.(tim-one)

Tangerang-Peluang bakal calon (Balon) dari jalur independen (perseorangan) untuk maju di Pemulikada Kota Tangerang 2013 digambarkan sangat kecil. Penyebabnya, tidak gampang bagi seorang kandidat mengumpulkan dukungan dengan jumlah penduduk kota berakhlakul karimah ini yang begitu besar.“Tidak mudah untuk masuk lewat jalur perseorangan di Kota Tangerang, syarat yang harus dipenuhi berat sekali,” ungkap Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies, Mulyana W Kusumah.Ia mencontohkan, jika penduduk Kota Tangerang 1,5 juta jiwa, maka seorang Balon independen harus mengumpulkan setidaknya 60 ribu dukungan atau sekitar 4 persen dari total jumlah penduduk.“Sekitar 60 ribu dukungan harus dikumpulkan dan itu bukan hal yang mudah. Dan dukungan ini harus dibuktikan melalui verifikasi,” tukasnya.Selain soal dukungan, Mulyana mengatakan, tantangan lain yang harus dihadapi calon independen yaitu, harus mampu membuat ‘mesin’ politiknya sendiri.“Calon independen harus membuat mesin politik sendiri, kemudian tentu saja soal sumber daya yang memang harus relatif lebih besar,” kata Mulyana.Sementara itu, dari sisi peluang kemenangan Balon independen pada Pemilukada Kota Tangerang nanti, Mulyana tidak memberikan penilaiannya secara langsung. Ia hanya mengatakan, hingga saat ini hanya ada kurang dari lima calon independen yang mampu memenangkan Pemilukada di Indonesia.Dalam kesempatan itu, Mulyana menyebutkan, ada lima kriteria yang harus dipenuhi Balon Walikota Tangerang yakni, memenuhi standar kompetensi teknokratik dan birokratik. Kedua, memiliki kemampuan komunikasi politik dan kebijakan publik dan ketiga mendapat legitimasi politik, dalam arti mendapat dukungan maksimal dari pusat kekuatan politik.“Legitimasi ini penting, mengingat semakin rendahnya legitimasi politik, maka potensi efektivitas pemerintahan dapat berkurang,” imbuhnya.Keempat, wali kota Tangerang periode nanti juga harus memiliki rekam jejak yang menunjukkan kemampuan sebagai pemecah masalah dan pemersatu dalam organisasi sehingga dapat menguatkan masyarakat.Kriteria kelima adalah harus memahami dan mampu memberikan arah serta mengambil keputusan untuk mengatasi masalah utama di Kota Tangerang.(tim-one)

SERANG – Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Ba­­dan Penyelenggara Jami­nan Sosial (UU BPJS) yang akan berlaku pada 2014, an­tara lain akan menggratiskan bia­ya kesehatan kepada warga negara. Pelayanan gratis ter­sebut juga berlaku di klinik kesehatan. Ketua Umum Asosiasi Klinik In­do­nesia (Asklin) Eddi Ju­nai­di menyatakan, Asklin harus mandiri sehingga be­nar-benar siap melaksanakan ama­nat UU BPJS. “Siap tidak siap harus siap, Asklin harus menjalaninya. Mulai 1 Januari 2014, semua pelayanan kese­hatan dasar bagi rakyat In­do­nesia akan dibiayai negara. Tidak ada kecuali baik kaya maupun miskin,” kata Eddi pada pelantikan pengurus Asklin Provinsi Banten di Pen­dopo Gubernur, Rabu (27/6). Kata dia, pelayanan kese­ha­tan dasar ada di klinik se­­­hingga harus terintegrasi. “Sa­lah satu program Asklin adalah pelatihan pelayanan kon­trasepsi,” ujarnya. Provinsi Banten merupakan dae­rah kedua yang telah melantik kepengurusannya setelah Jawa Barat. Di Jakarta, kata Eddi, pengurus sudah ter­bentuk tetapi belum di­lantik karena sedang tahap pil­kada. “Kita berdiri inde­pen­den, tidak terlibat dalam politik praktis. Kita tidak ingin pelantikan dimanfaatkan untuk kepen­tingan politik,” tegasnya.
Ketua Asklin Provinsi dr Mus­lih menjelaskan, saat ini sedang dilakukan pendataan kli­nik di Banten. Satu klinik ideal­nya melayani 7.500 hingga 8.000 orang. Setiap satu tahun akan ada evaluasi ke­mudian dinilai dan di­sertifikasi. “Penilaian dari se­gi pelayanan, gedung, dan sum­­ber daya manusia,” ujarnya.
Wakil Gubernur Rano Karno mengatakan, kewajiban pe­me­rintah adalah men­do­rong dan menyiapkan fasi­litas kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, lanjutnya, kesiapan sumber daya ma­nu­sia dibutuhkan agar UU BPJS dilaksanakan dengan baik. “Untuk mewujudkan ma­­­syarakat sehat diperlukan per­­siapan. Asklin me­rupakan elemen masya­rakat yang langsung mendukung pe­ningkatan layanan kesehatan dasar masyarakat,” katanya. (run/yes/zen)

Serang- Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berjajnji tetap memberikan uang pembinaan atau bonus bagi peserta MTQ Banten, meskipun daerah itu tidak menjadi juara umum pada MTQ Nasional ke-XXIV di Ambon, Maluku.”Dulu janjinya kalau juara umum masing-masing juara Rp150 juta. Namun karena tidak menjadi juara umum, jadi bonusnya nanti disesuaikan saja di APBD Perubahan ini,” kata Ratu Atut Chosiyah di Serang, Rabu.Ia mengatakan, meskipun Banten hanya menempati posisi kedua karena kalah dengan DKI Jakarta, namun demikian prestasi MTQ Banten perlu diapresiasi dan diharapkan pada MTQ Nasional berikutnya jadi juara umum.
“Provinsi Banten kan baru, tapi luar biasa bisa mengalahkan provinsi lainnya dari 33 provinsi di Indonesia. Ini keberhasilan yang luar biasa dengan upaya dan komitmen bersama para kafilah Banten di bawah pembinaan LPTQ,” kata Ratu Atut Chosiyah seusai menghadiri peringatan satu tahun meninggalnya Tubagus Chasan Sochib, orang tua Ratu Atut Chosiyah.Ia berharap selama kepemimpinannya nanti, Banten bisa menjadi juara umum MTQ Nasional, karena selama ini hasil prestasi yang diperoleh hingga menjadi juara II dan III pada MTQ tingkat Nasional tersebut. Ia meminta Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Banten terus melakukan pembinaan secara optimal bagi qori dan qoriah Provinsi Banten.Sebelumnya Gubernur Banten menjanjikan bonus atau uang pembinaan bagi peserta MTQ asal Banten yang menjadi juara I MTQ Nasional XXIV di Ambon. Uang pembinaan bagi juara I MTQ Nasional tersebut akan ditingkatkan dua kali lipat dari sebelumnya Rp75 juta menjadi Rp150 juta bagi seorang peserta yang menjadi juara satu.Ia mengatakan, pada MTQ Nasional sebelumnya, bagi peserta yang menjadi juara I memperoleh uang pembinaan atau bonus sebesar Rp75 juta, juara II Rp50 juta dan juara III Rp40 juta. Sedangkan bonus bagi juara pertama pada MTQ Nasional ke-XXIV di Ambon meningkat menjadi Rp150 juta, juara II Rp100 juta dan juara III Rp80 juta.(Ant-Tim-One)

Serang- Perempuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak secara tegas rencana Kementerian Kesehatan yang akan membagi-bagikan kondom bagi kelompok masyarakat tertentu yang melakukan seks berisiko.Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hj Wardatul Asriah di Serang, Kamis, menyatakan menolak rencana Kementerian Kesehatan membagikan kondom gratis bagi kelompok masyarakat tertentu.Alasannya, khawatir pembagian kondom gratis itu disalahgunakan terutama oleh anak-anak dan remaja.”Sejauh mana pemberian kondom itu bisa diawasi penggunaaanya. Nanti khawatir malah disalahgunakan,” kata Wardatul Asriah sebelum membuka Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).Menurutnya, daripada membagi-bagikan kondom gratis bagi masyarakat dengan anggaran yang juga tidak sedikit, lebih baik melakukan sosialisasi secara optimal bagi masyarakat terutama kaum perempuan dan remaja tentang bahaya pergaulan bebas.Pihaknya meminta komisi IX dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas kembali rencana tersebut agar tidak menjadi permasalahan yang lebih luas bagi masyarakat.Dalam sambutannya, Wardatul Asriah mengatakan, pada bidang politik ketika pemilu 2009, jumlah pemilih perempuan tidak kurang dari 76,5 juta jiwa, sedangkan pemilih laki-laki sekitar 78 juta jiwa. Namun dari hasil pemilu posisi dan peran perempuan masih menjadi subordinat dari peran dan posisi laki-laki.”Meskipun reformasi sudah berjalan sepuluh tahun lebih dan perbaikan kehidupan bangsa diselenggarakan di berbagai bidang. Namun peran dan partisipasi perempuan belum terpenuhi secara maksimal, baik melalui partai politik maupun keterwakilan dalam posisi dan jabatan tertentu,” kata Wardatul Asriah yang juga isteri Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali.Ia mengatakan, 12 juta kader perempuan pembangunan hingga 2014 yang ditargetkan DPP PPP bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, sehingga memerlukan kerja keras dan kerja nyata.Dengan besarnya potensi pemilih perempuan, kata dia, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP PPP) membuat program unggulan yaitu pemberdayaan kader perempuan desa yang akan diluncurkan pada 30 Junni 2012 di Jakarta.Adapun program yang sudah dijalankan yakni program perempuan dan balita sehat yang sudah dijalankan di sejumlah kabupaten di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.”Kami berharap bagi perserta rakornas ini yang datang dari 33 provinsi, bisa menjalankan program-program yang sudah diluncurkan. Sehingga target 12 juta kader perempuan PPP hingga 2014 bisa terealisasi,” kata Wardatul Asriah.Hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah pengurus DPP PPP dan anggota DPR di antaranya, Emron Pangkapi, Dimyati Natakusumah, Irgan Chairul Mahfidz, Irna Narulita, M Romahurmuziy, Ketua DPW PPP Mardiono dan ratusan peserta Rakornas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP).(ant-tim-one)

Gaji istri lebih tinggi dari suami? Kondisi ini kerap menjadi isu yang sensitif di beberapa perkawinan. Perasaan minder suami, kesibukan istri yang segunung sehingga tidak bisa lagi berbagi tugas mengurusi rumah tangga, kewajiban financial yang mulai lebih bergeser dari istri ke suami dan hal-hal lain yang buat sebagian pasangan bisa menimbulkan riak-riak dalam rumah tangganya.
Bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk mensikapi kondisi yang sebenarnya wajar terjadi ini ? Apakah lebih tingginya jabatan dan gaji istri pasti akan selalu menimbulkan masalah dalam rumah tangga ?
Sikap respek dan menyadari peran masing-masing dalam rumah tangga. Biar bagaimana pun tingginya jabatan dan gaji seorang perempuan, saat dia kembali ke rumah maka dia tidak boleh melupakan kodratnya sebagai istri dan ibu. Sadarilah bahwa posisi suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Begitu pula suami, biar bagaimana pun tingginya jabatan sang istri, tetap saja suami adalah pelindung dan pengayom buat istrinya di rumah. Peran yang seimbang antara suami dan istri ini adalah kunci untuk menghindari ketimpangan perasaan yang timbul dari dalam diri sepasang suami istri.
Arif dalam menyikapi perkembangan yang terjadi. Bagaimana kita sebagai suami istri bisa memandang karir dan gaji pasangan kita tidak dalam satu sisi saja. Toh, istri bekerja juga demi untuk kepentingan keluarga. Kenaikan karir dan gaji istri sebenarnya juga dalam rangka memenuhi kebahagiaan kita berumah tangga. Saling menyadari bahwa kemajuan karir istri atau kemajuan karir suami sangat memerlukan kontribusi dari pasangan masing-masing. Bahwa tidak mungkin karir istri akan melesat sedemikian cepat kalau tidak mendapat dukungan suami, adalah prinsip yang harus selalu ditekankan.
Buatlah rumah kita sebagai tempat privasi kita, dimana karir, jabatan dan uang bukanlah yang terpenting. Tapi kebahagiaan, kesenangan bersama dan kerukunan satu sama lain adalah diatas segalanya.

Tangerang-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan merelokasi sekolah SD Negeri Jombang VII, Cilalung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangsel.Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangsel,Benyamin Davnie, Selasa (26/6).“Kita akan merelokasi ke ruang kelas yang dimiliki pemkot yang berada di samping bangunan SD Negeri Jombang VII. Nantinya, itu akan dimaksimalkan untuk proses daftar ulang siswa dan pendaftaran siswa baru serta kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan siswa-siswi SD Negeri Jombang VII,”ungkap Benyamin kepada wartawan.Benyamin mengatakan, nantinya akan ada jam pagi dan siang untuk menjalankan proses belajar mengajar,“Kita inginkan proses ini tidak menggangu kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Jombang VII,”katanya.Benyamin menjelaskan, ahli waris tidak ingin menggugat Pemkot Tangsel untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan mekanisme yang harus ditempuh, sehingga pemkot pun tidak akan menggugat ahli waris.“Kita tidak akan menggugat ahli waris dalam penyelesaian sengketa lahan ini,”ungkap Benyamin.Sementara di tempat terpisah yakni SDN Jombang VII, para siswa-siswi SDN Jombang VII,mengangkat bangku sekolah yang sudah dikeluarkan ahli waris Senin (25/6). Para siswa yang didampingi Kepala Sekolah SDN Jombang VII mengangkat bangku ke lokasi bangunan kosong di samping gedung sekolahnya tersebut.Kepala Sekolah SDN Jombang VII, Farida Eriyani mengatakan pihaknya bersama siswa-siswi SDN Jombang VII merapihkan bangku, meja, dan lemari yang sudah dikeluarkan ahli waris. “Pukul 07.00 WIB, kita kerja bakti bersama merapihkan ini semua, sambil menerima pendaftaraan siswa baru,”ungkap Farida.Farida mengatakan, penerimaan dan pendaftaran siswa baru masih berjalan seperti biasa, tanpa adanya ganguan terkait masalah persengketaan lahan ini.“Penerimaan siswa dan pemulangan formulir masih berjalan lancar tanpa adanya kendala,”kata Farida.Sementara ahli waris lahan SDN Jombang VII, Erna Sumarni bersama dengan anak buahnya melakukan aksi pemasangan spanduk di depan gerbang SDN Jombang VII dan didalam sekolah dengan bertuliskan ‘Pengumuman Dilarang Memasuki/Menggunakan Area Sekolah Ini Tanpa Seizin Ahli Waris(Alm) H.Nurdin Yahya’ Mohon maaf untuk daftar ulangdan pendaftaran siswa/murid baru agar mendaftarkan dikantor Walikota Tangsel.Tidak hanya spanduk bertuliskan pengumuman larangan namun juga ahli waris memasang spanduk dengan bertuliskan “Tanah Ini Tidak Dijual, sudah cukup pemerintah memakai gratis +26 tahun tertanda tangan Syamsiah atau Popi.Ahli waris SDN Jombang VII, Erna Sumarni menjelaskan spanduk ini dipasang bentuk kekecewaan yang diterima ahli waris dari Pemkot Tangsel. “Kita tidak akan menjual tanah ini, kita akan menggunakannya bisa untuk kontrakan dan sebagainya,”ungkap Erna(Tim-one)