Serang – Walikota Serang H Tb Haerul Jaman membatalkan Keputusan Walikota (Kepwal) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menerapkan soal kenaikan biaya masuk siswa baru tingkat SMA dan SMK. Keputusan tersebut dikarenakan biaya penerimaan Siswa baru dianggap mahal dan memberatkan para wali murid.Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kota (Pemkot), Sugeng Yulianto mengatakan, Kepwal tersebut sebenarnya telah ditandatangani Walikota. Namun, ada perbedaan dengan draft yang diajukan oleh Dinas Pendidikan (Dindik) berdasarkan pembahasan dengan pihak terkait beberapa waktu lalu. “Pada besaran biaya PPDB untuk tingkat SMA dan SMK besarannya sama dengan tahun lalu yang dinilai teramat mahal, maka Kepwal ini dibatalkan,” ungkapnya, belum lama ini.Sugeng juga mengungkapkan, meski telah ditanda tangani, Kepwal tersebut belum diserahkan kepada Dindik Kota Serang, karena saat ini sejumlah pegawai di Bagian hukum Kota Serang sedang rapat luar kota, dalam merumuskan program legislasi daerah (Prolegda) Kota Serang 2013, dengan Badan Legislatif (Banleg) DPRD Kota Serang.“Harusnya hari ini kepwal itu sudah diserahkan ke Disdik. Karena pegawai dibagian hukum masih di luar kota, maka penyerahan ini kemungkinan akan dilakukan Senin (25/6),” terangnya..Terpisah, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Serang, Furtasan Ali Yusuf mengatakan bahwa, pembahasan draft PPDB tersebut dilakukan beberapa waktu lalu untuk memberi masukan kepada Walikota Serang dari masyarakat melalui steakholder. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada ditangan walikota.“Saya mendukung keputusan Walikota Serang dengan tidak menaikan biaya PPDB untuk SMA dan SMK. Karena banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan. Dan diharapkan jangan sampai ada pungutan liar disekolah yang merupakan suatu pelanggaran,” jelasnya.Jika anggaran sekolah terbatas, dikatakanya lagi, maka pihak sekolah harus melaksanakan pembangunan sesuai dengan skala prioritas, tidak hanya mengikuti kebutuhan saja. “Selain dari PDB, masukan juga ada dari bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SMA senilai Rp10.000, yang saat ini sedang dirintis oleh pemerintah, setidaknya ini bisa meringankan,” tandasnya.(tim-one)

Bila kita telanjur bergelimang dalam budaya korupsi maka kita tak punya kekuatan moral untuk mengkritik dan memberantas para koruptor; begitu juga bila kita terlampau dekat dan kompromi dengan elite-elite penguasa yang korup, maka kita tak punya hak moral untuk menentang para penindas rakyat yang mencintai ketidakadilan. Karena itu berkat kejujuran dan ketulusannya Muhammad mempunyai kekuatan dahsyat yang dapat melumpuhkan kritik, hinaan bahkan caci-maki yang berseliweran melingkupi dirinya, hingga pada waktunya beliaulah satu-satunya pemimpin dunia yang berhasil merumuskan strategi canggih untuk mengatasi dan menaklukkan musuh-musuhnya: baik musuh-musuh riil maupun mistis. (Muhamad Thorik)

“Anggaran telah terserap dengan baik dan semua ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang,” terang Wali Kota Tangerang H Wahidin Halim pada Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Walikota Tangerang Tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2011, Kamis (21/06).Wahidin mengatakan, realisasi belanja pada tahun 2012 meningkat dari tahun 2010 sebesar Rp. 239.940.120.820 atau sebesar 17,19%. Dimana dalam realisasi belanja operasi dan belanja modal, didalamnya terdapat pelaksanaan program dan kegiatan sebanyak 223 program untuk melaksanakan 26 urusan wajib dan 6 urusan pilihan, dengan nilai realisasi 81,98%.“Atas upaya dalam pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah selama anggaran 2011, Pemkot Tangerang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 481.618.628.594,” ungkapnya.Laporan keuangan Tahun 2011 telah diaudit oleh BPK-RI dan Pemkot Tangerang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) untuk kelima kalinya secara berturut-turut. “Opini WTP ini merupakan apresiasi tertinggi dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah yang baik,” tambah Wahidin.Menurut Wahidin, meskipun Pemkot Tangerang telah mendapatkan opini WTP yang kelima kalinya, namun hal itu tidak membuat semua berpuas diri, akan tetapi menjadi pemacu dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang, sehingga opini WTP akan senantiasa melekat pada Pemkot Tangerang.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Banten DR selalu enggan untuk dimintai keterangan terkait dalam kasus ini. Namun DR mengaku akan berbicara setelah dirinya diperiksa oleh penyidik. Untuk diketahui, kasus ini bermula ketika Sekretariat DPRD Banten melakukan pengadaan baju dinas bagi 85 anggota DPRD Banten pada 2011 senilai Rp510 juta.Proyek itu dikerjakan oleh CV Wijaya Mekar dan CV Bayu Kharisma. CV Wijaya Mekar merupakan pemenang tender proyek pengadaan PSR senilai Rp179.860.000 dan PSL senilai Rp165.240.000. Sedangkan CV Bayu Kharisma pemenang tender proyek PSH senilai Rp164.900.000.Dalam pekerjaanya, proyek ini bermasalah lantaran terindikasi fiktif, karena pencairan dilakukan sebelum proyek selesai dikerjakan. Dari 255 unit pakaian yang harus disediakan kedua pemenang tender itu juga baru 131 unit ada secara utuh.(tim-one)

TANGERANG-Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, Tim Pemilukada DPD PAN Kabupaten Tangerang memutuskan tiga kandidat lolos administrasi. Ketiganya adalah Marlan Akip (Ketua DPD PAN Kabupaten Tangerang) Aden Abdul Khaliq (Ketua KNPI Provinsi Banten) dan Ahmed Zaki Iskandar (Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang. “Setelah kami periksa semuanya telah lengkap persyaratan administrasinya, sehingga berdasarkan hasil pleno, mereka bisa maju ke tahap selanjutnya,” jelas Endang Sunandar Ketua Tim 7 atau Tim Pemilukada DPD PAN Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Tim 7, pada tanggal 30 Juni dan 1 Juli 2012 mendatang, ketiga pendaftar tersebut diwajibkan untuk memaparkan visi misinya di hadapan Ketua DPD serta DPC PAN. Hasil dari pemaparan visi misi akan menjadi bahan Tim 7 untuk direkomendasikan siapa saja calon yang akan diusulkan maju di Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati ke DPW. Endang menegaskan pihaknya akan mencari calon yang memang memiliki kemungkinan visi misi yang jelas sehingga bisa memenangkan Pemilukada. “Walaupun itu bukan kader PAN namun jika memiliki kemampuan yang bagus PAN akan mengusungnya, karena yang kami cari adalah calon yang benar-benar berkualitas sehingga bisa memenangkan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati nanti, tidak hanya sekedar meramaikan,” jelasnya. PAN saat ini hanya memiliki 3 kursi saja di DPRD Kabupaten, hingga masih membutuhkan lima kursi lagi untuk bisa mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati. “Kami membutuhkan calon yang juga didukung oleh partai lainnya, sehingga bisa menambah kursi,” jelasnya(tim-one)