SERANG – Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Ba­­dan Penyelenggara Jami­nan Sosial (UU BPJS) yang akan berlaku pada 2014, an­tara lain akan menggratiskan bia­ya kesehatan kepada warga negara. Pelayanan gratis ter­sebut juga berlaku di klinik kesehatan. Ketua Umum Asosiasi Klinik In­do­nesia (Asklin) Eddi Ju­nai­di menyatakan, Asklin harus mandiri sehingga be­nar-benar siap melaksanakan ama­nat UU BPJS. “Siap tidak siap harus siap, Asklin harus menjalaninya. Mulai 1 Januari 2014, semua pelayanan kese­hatan dasar bagi rakyat In­do­nesia akan dibiayai negara. Tidak ada kecuali baik kaya maupun miskin,” kata Eddi pada pelantikan pengurus Asklin Provinsi Banten di Pen­dopo Gubernur, Rabu (27/6). Kata dia, pelayanan kese­ha­tan dasar ada di klinik se­­­hingga harus terintegrasi. “Sa­lah satu program Asklin adalah pelatihan pelayanan kon­trasepsi,” ujarnya. Provinsi Banten merupakan dae­rah kedua yang telah melantik kepengurusannya setelah Jawa Barat. Di Jakarta, kata Eddi, pengurus sudah ter­bentuk tetapi belum di­lantik karena sedang tahap pil­kada. “Kita berdiri inde­pen­den, tidak terlibat dalam politik praktis. Kita tidak ingin pelantikan dimanfaatkan untuk kepen­tingan politik,” tegasnya.
Ketua Asklin Provinsi dr Mus­lih menjelaskan, saat ini sedang dilakukan pendataan kli­nik di Banten. Satu klinik ideal­nya melayani 7.500 hingga 8.000 orang. Setiap satu tahun akan ada evaluasi ke­mudian dinilai dan di­sertifikasi. “Penilaian dari se­gi pelayanan, gedung, dan sum­­ber daya manusia,” ujarnya.
Wakil Gubernur Rano Karno mengatakan, kewajiban pe­me­rintah adalah men­do­rong dan menyiapkan fasi­litas kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, lanjutnya, kesiapan sumber daya ma­nu­sia dibutuhkan agar UU BPJS dilaksanakan dengan baik. “Untuk mewujudkan ma­­­syarakat sehat diperlukan per­­siapan. Asklin me­rupakan elemen masya­rakat yang langsung mendukung pe­ningkatan layanan kesehatan dasar masyarakat,” katanya. (run/yes/zen)

Serang- Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berjajnji tetap memberikan uang pembinaan atau bonus bagi peserta MTQ Banten, meskipun daerah itu tidak menjadi juara umum pada MTQ Nasional ke-XXIV di Ambon, Maluku.”Dulu janjinya kalau juara umum masing-masing juara Rp150 juta. Namun karena tidak menjadi juara umum, jadi bonusnya nanti disesuaikan saja di APBD Perubahan ini,” kata Ratu Atut Chosiyah di Serang, Rabu.Ia mengatakan, meskipun Banten hanya menempati posisi kedua karena kalah dengan DKI Jakarta, namun demikian prestasi MTQ Banten perlu diapresiasi dan diharapkan pada MTQ Nasional berikutnya jadi juara umum.
“Provinsi Banten kan baru, tapi luar biasa bisa mengalahkan provinsi lainnya dari 33 provinsi di Indonesia. Ini keberhasilan yang luar biasa dengan upaya dan komitmen bersama para kafilah Banten di bawah pembinaan LPTQ,” kata Ratu Atut Chosiyah seusai menghadiri peringatan satu tahun meninggalnya Tubagus Chasan Sochib, orang tua Ratu Atut Chosiyah.Ia berharap selama kepemimpinannya nanti, Banten bisa menjadi juara umum MTQ Nasional, karena selama ini hasil prestasi yang diperoleh hingga menjadi juara II dan III pada MTQ tingkat Nasional tersebut. Ia meminta Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Banten terus melakukan pembinaan secara optimal bagi qori dan qoriah Provinsi Banten.Sebelumnya Gubernur Banten menjanjikan bonus atau uang pembinaan bagi peserta MTQ asal Banten yang menjadi juara I MTQ Nasional XXIV di Ambon. Uang pembinaan bagi juara I MTQ Nasional tersebut akan ditingkatkan dua kali lipat dari sebelumnya Rp75 juta menjadi Rp150 juta bagi seorang peserta yang menjadi juara satu.Ia mengatakan, pada MTQ Nasional sebelumnya, bagi peserta yang menjadi juara I memperoleh uang pembinaan atau bonus sebesar Rp75 juta, juara II Rp50 juta dan juara III Rp40 juta. Sedangkan bonus bagi juara pertama pada MTQ Nasional ke-XXIV di Ambon meningkat menjadi Rp150 juta, juara II Rp100 juta dan juara III Rp80 juta.(Ant-Tim-One)

Serang- Perempuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak secara tegas rencana Kementerian Kesehatan yang akan membagi-bagikan kondom bagi kelompok masyarakat tertentu yang melakukan seks berisiko.Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hj Wardatul Asriah di Serang, Kamis, menyatakan menolak rencana Kementerian Kesehatan membagikan kondom gratis bagi kelompok masyarakat tertentu.Alasannya, khawatir pembagian kondom gratis itu disalahgunakan terutama oleh anak-anak dan remaja.”Sejauh mana pemberian kondom itu bisa diawasi penggunaaanya. Nanti khawatir malah disalahgunakan,” kata Wardatul Asriah sebelum membuka Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).Menurutnya, daripada membagi-bagikan kondom gratis bagi masyarakat dengan anggaran yang juga tidak sedikit, lebih baik melakukan sosialisasi secara optimal bagi masyarakat terutama kaum perempuan dan remaja tentang bahaya pergaulan bebas.Pihaknya meminta komisi IX dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas kembali rencana tersebut agar tidak menjadi permasalahan yang lebih luas bagi masyarakat.Dalam sambutannya, Wardatul Asriah mengatakan, pada bidang politik ketika pemilu 2009, jumlah pemilih perempuan tidak kurang dari 76,5 juta jiwa, sedangkan pemilih laki-laki sekitar 78 juta jiwa. Namun dari hasil pemilu posisi dan peran perempuan masih menjadi subordinat dari peran dan posisi laki-laki.”Meskipun reformasi sudah berjalan sepuluh tahun lebih dan perbaikan kehidupan bangsa diselenggarakan di berbagai bidang. Namun peran dan partisipasi perempuan belum terpenuhi secara maksimal, baik melalui partai politik maupun keterwakilan dalam posisi dan jabatan tertentu,” kata Wardatul Asriah yang juga isteri Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali.Ia mengatakan, 12 juta kader perempuan pembangunan hingga 2014 yang ditargetkan DPP PPP bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, sehingga memerlukan kerja keras dan kerja nyata.Dengan besarnya potensi pemilih perempuan, kata dia, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP PPP) membuat program unggulan yaitu pemberdayaan kader perempuan desa yang akan diluncurkan pada 30 Junni 2012 di Jakarta.Adapun program yang sudah dijalankan yakni program perempuan dan balita sehat yang sudah dijalankan di sejumlah kabupaten di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.”Kami berharap bagi perserta rakornas ini yang datang dari 33 provinsi, bisa menjalankan program-program yang sudah diluncurkan. Sehingga target 12 juta kader perempuan PPP hingga 2014 bisa terealisasi,” kata Wardatul Asriah.Hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah pengurus DPP PPP dan anggota DPR di antaranya, Emron Pangkapi, Dimyati Natakusumah, Irgan Chairul Mahfidz, Irna Narulita, M Romahurmuziy, Ketua DPW PPP Mardiono dan ratusan peserta Rakornas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP).(ant-tim-one)

Gaji istri lebih tinggi dari suami? Kondisi ini kerap menjadi isu yang sensitif di beberapa perkawinan. Perasaan minder suami, kesibukan istri yang segunung sehingga tidak bisa lagi berbagi tugas mengurusi rumah tangga, kewajiban financial yang mulai lebih bergeser dari istri ke suami dan hal-hal lain yang buat sebagian pasangan bisa menimbulkan riak-riak dalam rumah tangganya.
Bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk mensikapi kondisi yang sebenarnya wajar terjadi ini ? Apakah lebih tingginya jabatan dan gaji istri pasti akan selalu menimbulkan masalah dalam rumah tangga ?
Sikap respek dan menyadari peran masing-masing dalam rumah tangga. Biar bagaimana pun tingginya jabatan dan gaji seorang perempuan, saat dia kembali ke rumah maka dia tidak boleh melupakan kodratnya sebagai istri dan ibu. Sadarilah bahwa posisi suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Begitu pula suami, biar bagaimana pun tingginya jabatan sang istri, tetap saja suami adalah pelindung dan pengayom buat istrinya di rumah. Peran yang seimbang antara suami dan istri ini adalah kunci untuk menghindari ketimpangan perasaan yang timbul dari dalam diri sepasang suami istri.
Arif dalam menyikapi perkembangan yang terjadi. Bagaimana kita sebagai suami istri bisa memandang karir dan gaji pasangan kita tidak dalam satu sisi saja. Toh, istri bekerja juga demi untuk kepentingan keluarga. Kenaikan karir dan gaji istri sebenarnya juga dalam rangka memenuhi kebahagiaan kita berumah tangga. Saling menyadari bahwa kemajuan karir istri atau kemajuan karir suami sangat memerlukan kontribusi dari pasangan masing-masing. Bahwa tidak mungkin karir istri akan melesat sedemikian cepat kalau tidak mendapat dukungan suami, adalah prinsip yang harus selalu ditekankan.
Buatlah rumah kita sebagai tempat privasi kita, dimana karir, jabatan dan uang bukanlah yang terpenting. Tapi kebahagiaan, kesenangan bersama dan kerukunan satu sama lain adalah diatas segalanya.

Tangerang-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan merelokasi sekolah SD Negeri Jombang VII, Cilalung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangsel.Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangsel,Benyamin Davnie, Selasa (26/6).“Kita akan merelokasi ke ruang kelas yang dimiliki pemkot yang berada di samping bangunan SD Negeri Jombang VII. Nantinya, itu akan dimaksimalkan untuk proses daftar ulang siswa dan pendaftaran siswa baru serta kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan siswa-siswi SD Negeri Jombang VII,”ungkap Benyamin kepada wartawan.Benyamin mengatakan, nantinya akan ada jam pagi dan siang untuk menjalankan proses belajar mengajar,“Kita inginkan proses ini tidak menggangu kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Jombang VII,”katanya.Benyamin menjelaskan, ahli waris tidak ingin menggugat Pemkot Tangsel untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan mekanisme yang harus ditempuh, sehingga pemkot pun tidak akan menggugat ahli waris.“Kita tidak akan menggugat ahli waris dalam penyelesaian sengketa lahan ini,”ungkap Benyamin.Sementara di tempat terpisah yakni SDN Jombang VII, para siswa-siswi SDN Jombang VII,mengangkat bangku sekolah yang sudah dikeluarkan ahli waris Senin (25/6). Para siswa yang didampingi Kepala Sekolah SDN Jombang VII mengangkat bangku ke lokasi bangunan kosong di samping gedung sekolahnya tersebut.Kepala Sekolah SDN Jombang VII, Farida Eriyani mengatakan pihaknya bersama siswa-siswi SDN Jombang VII merapihkan bangku, meja, dan lemari yang sudah dikeluarkan ahli waris. “Pukul 07.00 WIB, kita kerja bakti bersama merapihkan ini semua, sambil menerima pendaftaraan siswa baru,”ungkap Farida.Farida mengatakan, penerimaan dan pendaftaran siswa baru masih berjalan seperti biasa, tanpa adanya ganguan terkait masalah persengketaan lahan ini.“Penerimaan siswa dan pemulangan formulir masih berjalan lancar tanpa adanya kendala,”kata Farida.Sementara ahli waris lahan SDN Jombang VII, Erna Sumarni bersama dengan anak buahnya melakukan aksi pemasangan spanduk di depan gerbang SDN Jombang VII dan didalam sekolah dengan bertuliskan ‘Pengumuman Dilarang Memasuki/Menggunakan Area Sekolah Ini Tanpa Seizin Ahli Waris(Alm) H.Nurdin Yahya’ Mohon maaf untuk daftar ulangdan pendaftaran siswa/murid baru agar mendaftarkan dikantor Walikota Tangsel.Tidak hanya spanduk bertuliskan pengumuman larangan namun juga ahli waris memasang spanduk dengan bertuliskan “Tanah Ini Tidak Dijual, sudah cukup pemerintah memakai gratis +26 tahun tertanda tangan Syamsiah atau Popi.Ahli waris SDN Jombang VII, Erna Sumarni menjelaskan spanduk ini dipasang bentuk kekecewaan yang diterima ahli waris dari Pemkot Tangsel. “Kita tidak akan menjual tanah ini, kita akan menggunakannya bisa untuk kontrakan dan sebagainya,”ungkap Erna(Tim-one)

JAKARTA - Pemerintah dan DPR sudah mulai membahas postur anggaran pendidikan 2013. Dalam pembahasan ini terungkap jika 60 persen dari seluruh anggaran pendidikan itu tersedot untuk gaji guru.Dalam pembahasan yang dilakukan oleh Ke­menterian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke­men­dikbud) bersama Komisi X DPR, Senin (25/6), disebutkan jika pagu indikatif APBN 2013 berjumlah Rp 1.568,662 triliun. Dari seluruh anggaran tersebut, pagu untuk anggaran pen­didikan adalah Rp 316,598 triliun (20,12 persen). Nilai ini naik ketimbang tahun lalu yang dipatok Rp 289,957 triliun.Mendikbud Muhammad Nuh mengatakan, dari seluruh anggaran pendidikan tersebut, yang dikelola oleh Kemendikbud sebanyak Rp 65,650 triliun. Nilai ini naik dibandingkan tahun lalu yang ditentukan sebesar Rp 64,350 triliun.
Sementara itu, anggaran pendidikan 2013 yang ditransfer ke daerah mencapai Rp 210,118 triliun. Angka ini naik dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 186,439 triliun. Dana transfer daerah ini beraneka macam bentuknya. Seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan dana otonomi khusus (otsus).
Nuh menjelaskan, dari pembagian dana tersebut lantas ditemukan jika anggaran untuk gaji guru mendominasi. Tahun depan sebanyak 60 persen dari seluruh pagu anggaran pendidikan habis untuk gaji guru. “Anggaran guru yang paling besar dikucurkan melalui transfer daerah,†katanya. Anggaran gaji guru yang paling besar terdapat dalam pos penganggaran DAU yang mencapai Rp 125,241 triliun. Selanjutnya anggaran gaji guru ini juga tersedot dari penganggaran tunjangan profesi guru (TPG) yang tahun depan ditentukan Rp 43,057 triliun. Pengeluaran untuk TPG paling banyak dikucurkan di Provinsi Jatim yaitu sebesar Rp 6,887 triliun untuk 193.884 guru. Kemudian disusul Jateng Rp 6,195 triliun (174.359 guru) dan Jabar Rp 5,975 triliun (168.156 guru). Selain itu TPG di Bali sebesar Rp 961,5 miliar (27.059 guru) dan Yogyakarta sebesar Rp 974,2 miliar (27.421 orang). “Anggaran untuk TPG 2013 memang naik drastis dibandikan anggaran TPG 2012,†papar Nuh. Dia menyatakan, tahun 2012 anggaran TPG dipatok Rp 30,559 triliun. Meskipun tahun depan anggaran TPG naik bukan berarti nominal yang diterima guru bakal ikut naik. Dia menyatakan, pengucuran TPG untuk guru PNS tetap sebesar gaji pokok yang mereka terima per bulan. Jika dirata-rata setiap guru PNS akan menerima TPG sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per bulan. Sedangkan untuk guru non-PNS menerima TPG sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Mantan Rektor ITS itu mengatakan, nominal TPG 2013 naik karena jumlah guru bersertifikat juga bertambah sekira 250 ribu orang.
Untuk pengucuran TPG 2013, Nuh mengatakan, bisa menerapkan formula baru. Ini mengingat pengucuran TPG tahun ini banyak dikeluhkan karena terjadi keterlambatan di sejumlah daerah. Penetapan formula baru pengucuran TPG menunggu evaluasi pengucuran 2012.

Anggaran untuk pendidik kian membengkak karena pemerintah mengalokasikan Rp 2,412 triliun untuk dana tambahan penghasilan guru PNS daerah (PNSD). Pemerintah menetapkan dana tambahan ini sebesar Rp 250 ribu per orang per bulan. Provinsi yang paling banyak menerima dana tambahan penghasilan guru PNSD adalah Jateng dengan 226,9 miliar untuk 75.635 guru. Disusul Jatim sebesar Rp 210,7 miliar (70.219 guru), Jabar Rp 190,8 miliar (63.603 guru), dan Sumatera Utara Rp 173,1 miliar (57.698 orang).

Tangerang-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan merelokasi sekolah SD Negeri Jombang VII, Cilalung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangsel.Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangsel,Benyamin Davnie, Selasa (26/6).“Kita akan merelokasi ke ruang kelas yang dimiliki pemkot yang berada di samping bangunan SD Negeri Jombang VII. Nantinya, itu akan dimaksimalkan untuk proses daftar ulang siswa dan pendaftaran siswa baru serta kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan siswa-siswi SD Negeri Jombang VII,”ungkap Benyamin kepada wartawan.Benyamin mengatakan, nantinya akan ada jam pagi dan siang untuk menjalankan proses belajar mengajar,“Kita inginkan proses ini tidak menggangu kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Jombang VII,”katanya.Benyamin menjelaskan, ahli waris tidak ingin menggugat Pemkot Tangsel untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan mekanisme yang harus ditempuh, sehingga pemkot pun tidak akan menggugat ahli waris.“Kita tidak akan menggugat ahli waris dalam penyelesaian sengketa lahan ini,”ungkap Benyamin.Sementara di tempat terpisah yakni SDN Jombang VII, para siswa-siswi SDN Jombang VII,mengangkat bangku sekolah yang sudah dikeluarkan ahli waris Senin (25/6). Para siswa yang didampingi Kepala Sekolah SDN Jombang VII mengangkat bangku ke lokasi bangunan kosong di samping gedung sekolahnya tersebut.Kepala Sekolah SDN Jombang VII, Farida Eriyani mengatakan pihaknya bersama siswa-siswi SDN Jombang VII merapihkan bangku, meja, dan lemari yang sudah dikeluarkan ahli waris. “Pukul 07.00 WIB, kita kerja bakti bersama merapihkan ini semua, sambil menerima pendaftaraan siswa baru,”ungkap Farida.Farida mengatakan, penerimaan dan pendaftaran siswa baru masih berjalan seperti biasa, tanpa adanya ganguan terkait masalah persengketaan lahan ini.“Penerimaan siswa dan pemulangan formulir masih berjalan lancar tanpa adanya kendala,”kata Farida.Sementara ahli waris lahan SDN Jombang VII, Erna Sumarni bersama dengan anak buahnya melakukan aksi pemasangan spanduk di depan gerbang SDN Jombang VII dan didalam sekolah dengan bertuliskan ‘Pengumuman Dilarang Memasuki/Menggunakan Area Sekolah Ini Tanpa Seizin Ahli Waris(Alm) H.Nurdin Yahya’ Mohon maaf untuk daftar ulangdan pendaftaran siswa/murid baru agar mendaftarkan dikantor Walikota Tangsel.Tidak hanya spanduk bertuliskan pengumuman larangan namun juga ahli waris memasang spanduk dengan bertuliskan “Tanah Ini Tidak Dijual, sudah cukup pemerintah memakai gratis +26 tahun tertanda tangan Syamsiah atau Popi.Ahli waris SDN Jombang VII, Erna Sumarni menjelaskan spanduk ini dipasang bentuk kekecewaan yang diterima ahli waris dari Pemkot Tangsel. “Kita tidak akan menjual tanah ini, kita akan menggunakannya bisa untuk kontrakan dan sebagainya,”ungkap Erna(Tim-one)